Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dana hibah sebesar Rp 4,5 miliar kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, publik mulai mempertanyakan efektivitas dan prioritas penggunaan anggaran daerah mengingat jumlah mahasiswa aktif di kampus tersebut hanya sekitar 80 orang sejak tahun 2021. Dengan alokasi dana yang begitu besar, masyarakat mempertanyakan apakah penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
STAI Al-Ruzhan, yang berlokasi di Jl Raya Banjar RT 23 RW 007 Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kesamaan nama dan lokasi dengan Pontren Al-Ruzhan dan Masjid Mutmainnah. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan konflik kepentingan dalam penyaluran dana hibah. Kekhawatiran juga muncul karena kurangnya informasi terperinci mengenai penggunaan dana hibah dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Pihak terkait diminta untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai peruntukan dana hibah tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di STAI Al-Ruzhan. Pemberian dana hibah kepada Yayasan Al-Ruzhan memunculkan pertanyaan kritis mengenai tata kelola dan akuntabilitas distribusi anggaran publik di Jawa Barat.
Hibah tersebut bersumber dari berbagai instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lembaga di bawah naungan yayasan tersebut telah menerima total hibah lebih dari Rp 45 miliar dari 2020 hingga 2024. Perlu adanya peninjauan menyeluruh terhadap asas pemerataan, kebutuhan riil, dan dampak sosial pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. Evaluasi yang memadai diperlukan untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
