Pelayanan publik di masa depan perlu hadir dengan pendekatan human-centered yang lebih efisien, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam acara Kick Off Meeting Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara virtual.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa arah baru pelayanan publik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mendengarkan aspirasi masyarakat melalui survei, forum konsultasi publik, dan kanal pengaduan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong inovasi dengan memanfaatkan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Terdapat 54 Hub JIPP yang telah terbentuk di berbagai tingkat pemerintahan untuk kolaborasi, pembelajaran, dan akselerasi praktik terbaik dalam pelayanan publik.
Integrasi Lima Prima menjadi fokus untuk mencapai pelayanan publik yang prima, melalui lima aspek yaitu layanan, inovasi, digitalisasi, partisipasi publik, dan implementasi kebijakan. Evaluasi melalui PEKPPP diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kualitas pelayanan untuk menjadi dasar perbaikan di masa depan.
Dengan demikian, pelayanan publik bukan hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat semakin meningkat dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.
