Pemerintah melalui Istana telah memberikan tanggapan terkait kasus korupsi yang terjadi dalam ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Hasil investigasi dari Kejaksaan Agung menemukan dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melawan korupsi baik di lingkungan lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, termasuk anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terungkap. Diharapkan dengan perbaikan tersebut, Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, oleh karena itu, upaya untuk membersihkan dan menjaga tata kelola perusahaan sangat ditekankan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM sangat menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan komitmennya dalam menata sektor minyak di Indonesia serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Prabowo menegaskan bahwa segala hal sedang diurus, dibersihkan, dan ditegakkan demi membela kepentingan rakyat.
