Masalah tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum laut masih menjadi isu yang mendesak untuk segera ditangani. Penyelesaian dari masalah ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas operasi keamanan dan memastikan sinergi lintas sektor berjalan dengan optimal. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang) Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencapai Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam Rapat Koordinasi Analisis Strategi Kementerian/Lembaga di Jakarta, Purwito menyatakan bahwa keamanan laut melibatkan beragam dimensi tak hanya terkait dengan urusan militer, tetapi juga mencakup penegakan hukum, budaya keselamatan, perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, dan pembinaan masyarakat pesisir. Kemenko Polkam memastikan akan berperan sebagai motor penggerak dalam mencapai target IKLN melalui modernisasi alat utama sistem pertahanan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan sinkronisasi regulasi.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah cepat pemerintah untuk merumuskan tata kelola keamanan laut yang lebih terpadu dan berbasis sinergi lintas sektor. Respon cepat ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan dukungan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Sejumlah pandangan terkait tata kelola keamanan laut juga muncul dalam forum tersebut, termasuk isu keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan kapal perang, pentingnya pengawasan keselamatan pelayaran, dan perbedaan metode penghitungan area antar instansi.
Semua pihak terlibat, termasuk TNI Angkatan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Lingkungan Hidup, Polairud Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BRIN, Badan Narkotika Nasional (BNN), Sekretariat Negara (Setneg), dan BMKG, memberikan masukan dan sorotan terkait dengan tata kelola keamanan laut. Bakamla menekankan manfaat IKLN bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan dampaknya terhadap investasi sektor maritim. Riset juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai IKLN berkontribusi positif terhadap investasi sektor maritim. Bakamla juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas data, konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN dapat diakui sebagai indikator kredibel baik secara nasional maupun internasional.
