Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Kepresidenan Jakarta. Agenda tersebut menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang terus berkembang. Dalam arahannya, Presiden menugaskan sejumlah institusi negara untuk memperkuat koordinasi serta mengambil tindakan cepat bila terjadi potensi gangguan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya soliditas seluruh aparat dalam menjalankan tugas negara, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja sama dalam mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Kepolisian dan TNI akan bertindak tegas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, maupun kedaulatan negara. Badan Intelijen Negara (BIN) ditugaskan memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Presiden apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan. Menteri Dalam Negeri diberi tugas untuk terus berkoordinasi antara pusat dan daerah sambil memperhatikan perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, penegakan hukum diinstruksikan dilakukan tanpa ragu, dengan langkah-langkah tegas terhadap pelanggaran hukum.
Presiden menekankan penanganan tindak kriminal yang merugikan masyarakat harus dilakukan dengan tegas dan secara hukum. Panglima TNI diberi tugas menjaga keamanan nasional, termasuk pengamanan sumber daya alam. Kapolri diperintahkan untuk terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam percepatan proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Komitmen Presiden untuk selalu hadir bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan bersama dengan dukungan TNI, Kepolisian dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga ditegaskan.
Stabilitas nasional dianggap sebagai fondasi utama bagi kebangkitan ekonomi bangsa. Masyarakat diingatkan untuk terus bersatu dan berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi dengan stabilitas nasional yang dijaga bersama-sama. Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
