Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Pernyataan Ketua MPR, H. Ahmad Muzani, menyoroti peran BAZNAS RI dalam melindungi kelompok rentan dan menegaskan pentingnya zakat sebagai alat negara dalam mengentaskan kemiskinan serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap pemeliharaan fakir miskin, dengan BAZNAS sebagai pengelola resmi zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional.
Laznas BMH, sebagai salah satu LAZ yang aktif mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat dhuafa. Berbagai inisiatif dilakukan, seperti pembangunan sumur bor untuk Pesantren Darul Hikmah di Serang, Banten, dan kerjasama dengan YBM-BRiliaN untuk membantu anak yatim di Deli Serdang, Sumatera Utara. Program-program ini mencerminkan semangat zakat produktif dalam menjangkau hak dasar masyarakat.
Potensi zakat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan sangat besar, meskipun implementasinya masih jauh dari potensi ideal. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, profesionalisme lembaga pengelola, dan tata kelola yang kuat. Zakat tidak hanya diberikan untuk konsumsi, tetapi juga digunakan secara produktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.
Zakat memiliki peran ganda sebagai instrumen finansial dan spiritual. Secara finansial, zakat membantu mengatasi kemiskinan dan memperluas akses layanan penting, sedangkan secara spiritual, zakat menguatkan kesadaran sosial dan solidaritas. Peningkatan kesadaran muzakki dan mendukung peran BAZNAS dan LAZ seperti BMH dianggap penting dalam mewujudkan cita-cita sosial dan spiritual zakat. Dukungan ini sejalan dengan visi “Astacita” menuju Indonesia merdeka yang sesungguhnya.
