Prabowo Threatens Rogue Rice Millers: Seizure and Handover to Cooperatives

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan peringatan keras kepada bisnis penggilingan padi yang terlibat dalam praktik penentuan harga manipulatif yang merugikan petani dan masyarakat. Dia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan untuk mengambil alih operasi penggilingan padi yang “nakal” dan mentransfernya ke Koperasi Desa/Kota Merah Putih. Prabowo menekankan bahwa sikapnya fest firmly rooted di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menguraikan dasar ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Dia mencatat bahwa dia telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan tidak ada penafsiran yang salah dari Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sektor-sektor penting bagi negara dan berdampak pada penghidupan masyarakat akan dikendalikan oleh negara. “Penggilingan padi adalah sektor vital bagi negara dan penghidupan masyarakat. Jika para penggiling beras menolak untuk patuh pada kepentingan nasional, saya akan menegakkan dasar hukum ini. Saya akan bertindak – saya akan menyita pabrik-pabrik tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi,” ujar Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, pada hari Senin (21 Juli). Dia mengungkapkan bahwa beberapa penggiling beras dilaporkan meraup keuntungan hingga IDR 2 triliun (sekitar USD 120 juta) per bulan selama musim panen. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan regulasi guna menstabilkan peraturan dagang petani. “Saya menerima laporan tentang satu pabrik beras yang menghasilkan IDR 1-2 triliun per bulan selama panen. Kami mengambil tindakan, dan segera harga mulai naik lagi – mereka mulai membeli gabah seharga IDR 6.500 per kilogram. Itu merupakan kesuksesan,” katanya. Namun, masalah baru muncul: beras yang diberi label “premium” ternyata palsu. Presiden Prabowo mengutuk hal ini sebagai tindak pidana dan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara untuk melakukan penyelidikan. “Mereka menjual beras biasa yang dijual kembali sebagai premium, ditandai dengan harga di atas batas harga eceran. Ini adalah penipuan. Ini adalah kejahatan. Saya telah meminta Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk menyelidiki dan menuntut,” tegas Prabowo. Menurut laporan internal, rakyat Indonesia menderita kerugian tahunan sebesar IDR 100 triliun (sekitar USD 6 miliar) akibat praktik penipuan oleh sejumlah kelompok bisnis. “Negara mengalami kerugian sebesar IDR 100 triliun setiap tahun oleh hanya 4-5 kelompok bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan kita bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dan bea cukai. Ini tidak dapat diterima,” katanya. Presiden Prabowo mengutuk tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dan menuntut tindakan hukum yang tegas. “Saya anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk menjaga Indonesia lemah dan miskin. Saya tidak bisa menerima hal ini. Saya telah bersumpah di depan rakyat untuk menjunjung tinggi Konstitusi dan menegakkan hukum,” katanya.

Source link