Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia telah mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi Capaian SISMONEV 2025 dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn.) Harianto, yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kemendes PDTT, termasuk Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI), Dr. Drs. Mulyadin Malik., M.Si., CIGS., serta jajaran Tenaga Ahli dari Deputi V KSP.
Agenda utama rapat adalah strategi percepatan integrasi SISMONEV 2025 dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi desa. Kepala BPI Mulyadin menyoroti pentingnya integrasi sistem BUM Desa dengan kementerian terkait dan mengusulkan pembentukan Tim Nasional atau Satuan Tugas Terpadu untuk memperkuat peran BUM Desa.
Koordinasi antara KSP dan Kemendes PDTT mendorong pelibatan BUM Desa dalam rantai pasok dan pengelolaan unit layanan gizi di wilayah-wilayah. Langkah ini dianggap sebagai upaya nyata untuk membangun kemandirian pangan desa dan menciptakan lapangan kerja baru. Mayjen TNI (Purn.) Harianto menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas kementerian dalam mendukung keberlanjutan program MBG.
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan tindak lanjut untuk percepatan integrasi data, pembentukan gugus tugas, dan penguatan regulasi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Ini sebagai bagian dari program-program strategis pemerintah pusat untuk mencapai agenda prioritas nasional yang berdampak langsung pada masyarakat di tingkat lokal.
