Kondisi ekonomi di Indonesia pada awal tahun 2025 menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sebanyak 18.610 orang kehilangan pekerjaan dalam dua bulan pertama tahun itu. Angka yang dirilis oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan lebih tinggi, dengan 40 ribu orang mengalami PHK hingga bulan April 2025. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara juga melaporkan 23 ribu anggotanya turut terimbas oleh gelombang PHK ini.
Gelombang PHK yang terjadi bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Banyak perusahaan, baik besar maupun kecil, terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja akibat tekanan ekonomi global, otomatisasi, dan restrukturisasi bisnis. Dampak dari PHK ini tidak hanya terasa secara finansial, tetapi juga secara psikologis, dimana kepercayaan diri dan harapan masa depan para pekerja tergerus. Generasi muda, yang seharusnya menjadi pilar pembangunan, dihadapkan pada risiko menjadi generasi “cadangan”. Potensi krisis multidimensi seperti kemiskinan, ketimpangan, dan radikalisme juga semakin mengintai jika situasi ini tidak ditangani dengan serius.
Untuk itu, peran pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam menangani dampak PHK ini. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah melindungi tenaga kerja lokal, memberikan insentif kepada perusahaan yang mempertahankan karyawan, serta mempercepat program reskilling. Sementara itu, organisasi masyarakat dan lembaga amil zakat dapat memberikan kontribusi dalam memberdayakan ekonomi, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendistribusikan zakat secara tepat sasaran untuk korban PHK.
Bagi generasi muda, adaptasi merupakan kunci untuk bertahan dalam kondisi sulit ini. Keahlian digital, kewirausahaan, dan jaringan yang luas menjadi hal penting untuk dimiliki. Selain mengikuti kursus online dan program pelatihan pemerintah, memulai usaha kecil sambilan juga bisa menjadi langkah awal untuk beradaptasi dengan perubahan ini.
PHK bukanlah masalah yang bisa diselesaikan secara individu. Dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menghadapi situasi ini. Dengan persiapan yang matang dan solidaritas yang kuat, kita dapat melalui badai ini tanpa harus kehilangan harapan akan masa depan. Langkah darurat dan tindakan konkret dari pemerintah, termasuk dalam hal proteksi pekerja, program reskilling, dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan PHK, sangat penting untuk diterapkan agar gelombang PHK ini dapat dikelola dengan baik.
