Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir pada 18 Desember 2024, mengundang kontroversi dan memicu perdebatan yang keras, serta menerima beragam kritik dari masyarakat dan akademisi hukum. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan apa yang mereka curi. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan relevansi kebijakan pengampunan bagi koruptor dalam konteks hukum Indonesia.
Polemik seputar pengembalian hasil korupsi ke negara menghadirkan tiga aspek penting: sejarah politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, perkembangan pengaturan pemberantasan korupsi secara internasional, dan urgensi regulasi hukum dalam konteks Indonesia. Hal ini menjadi krusial dalam memahami pernyataan Presiden Prabowo dan implikasinya terhadap penegakan hukum dan integritas negara.
Sejarah pengaturan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda, dengan upaya pemberantasan yang semakin diperkuat pada tahun 1957 dan 1958. Konsep pemulihan kerugian negara secara perdata tanpa pidana sudah dikenal pada saat itu, menunjukkan kesinambungan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Efektifitas dalam menangani kasus korupsi juga berkaitan dengan regulasi baru yang dapat merekonstruksi delik korupsi beserta sanksi yang lebih tegas. Selain itu, keterlibatan publik dalam penyusunan aturan menjadi kunci dalam menjaga integritas penegakan hukum. Konsep perampasan aset korupsi tanpa pemidanaan serta penyesuaian dengan standar hukum internasional turut menjadi poin penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif.
Dengan berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait korupsi, terobosan dalam regulasi dan proses hukum sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat. Langkah-langkah konkret seperti penerapan denda yang lebih besar, pemulihan dana korupsi ke kas negara, dan penguatan peran lembaga penegak hukum menjadi langkah strategis dalam membangun tatanan hukum yang lebih baik di masa depan.
