Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengikuti timeline yang telah ditetapkan. AHY menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan fokus pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah. Tujuan pembangunan ini adalah menciptakan tata kelola yang lengkap sesuai dengan visi Presiden Prabowo.
Dalam pembahasan, terdapat rencana pengelolaan sumber pendanaan yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dalam proyek pembangunan IKN. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, juga melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting dan telah menerima investasi swasta yang signifikan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri terkait dan Kepala Otoritas IKN. Visi Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta. Langkah-langkah yang diambil dalam pembangunan IKN merupakan wujud kerja sama antara semua pihak terkait demi terwujudnya ibu kota negara yang representatif. IKN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi aktivitas politik dan ekonomi Indonesia, serta mencerminkan kemajuan negara dalam membentuk tatanan yang lebih baik di masa depan.
