Sabtu, 11 Mei 2024 – 05:00 WIB
Jakarta – Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda dengan Thailand terkait mobil hybrid. Di Indonesia, pemerintah hanya memberikan keringanan untuk kendaraan listrik, sedangkan mobil hybrid tidak mendapatkan insentif seperti di Thailand.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pemberian insentif untuk mobil hybrid. Menurutnya, memberikan insentif untuk teknologi yang menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik tersebut tidak tepat dan dapat menghambat pertumbuhan mobil listrik murni (BEV) yang sedang didorong oleh pemerintah.
Meski demikian, pemerintah masih mempelajari kebijakan tersebut karena sudah banyak mobil hybrid yang beredar di Indonesia. Namun, rencana insentif untuk mobil hybrid tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi.
Moeldoko juga menegaskan bahwa menurutnya mobil hybrid bukan termasuk dalam kategori kendaraan listrik karena tidak murni. Sebagai Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), ia berpendapat bahwa mobil hybrid bukan kendaraan listrik murni.
Ganjar Pranowo juga sejalan dengan pendapat Moeldoko bahwa insentif untuk mobil hybrid belum diperlukan saat ini. Menurutnya, mobil hybrid belum memerlukan insentif yang sama seperti mobil listrik.
Pemerintah masih terus melakukan kajian terkait kebijakan insentif untuk mobil hybrid, namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi.
