Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang akan bertemu dengan mereka besok. Saat ini, belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka. Mahasiswa membawa beberapa isu yang termasuk dalam agenda “17 + 8”. Pada pertemuan hari ini, DPR menegaskan akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk tentang tunjangan dan transparansi institusi, sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu, dikarenakan konsultasi yang telah luas dan panjang. Harapannya, RUU KUHAP akan selesai sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR guna membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota DPR bersama-sama berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya sebagai dasar evaluasi kedepan.
