Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memaparkan alasan dibalik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di BUMN yang mengalami kerugian serta mengurangi jumlah komisaris BUMN. Prabowo menemukan adanya praktik tantiem yang tidak masuk akal dalam pembagian bonus keuntungan kepada direksi atau komisaris BUMN. Ia menegaskan bahwa tantiem merupakan istilah asing yang digunakan agar tidak dipahami secara jelas. Prabowo juga menyebut perintahnya kepada direksi untuk tidak menerima tantiem saat BUMN mengalami kerugian dan menekankan pentingnya keberhasilan yang nyata dalam manajemen perusahaan. Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti jumlah komisaris BUMN yang berlebihan, terutama pada perusahaan yang mengalami kerugian. Beliau menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyusun ulang struktur komisaris di BUMN dengan pemotongan jumlah yang signifikan. Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dalam mengelola uang negara, dengan menjaga kualitas belanja dan mengurangi belanja operasional yang tidak efisien. Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
