Pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk meluncurkan kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP RI) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa biaya tinggi untuk hunian bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, tetapi karena harga tanah yang tidak rasional. Menurutnya, harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kontrol harga tanah menjadi kunci untuk mencapai keterjangkauan. Fahri juga mencetuskan gagasan penyewaan tanah pemerintah jangka panjang dengan biaya nol. Ia mencontohkan proyek perumahan pilot dari Grup Semen Indonesia yang hanya menelan biaya Rp 50 juta serta proyek perumahan lainnya dengan biaya konstruksi hanya Rp 60 juta. Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa Pencapaian Program 3 Juta Rumah oleh pemerintah memerlukan kerjasama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Menurut Totok, keselarasan regulasi memegang peran krusial dalam hal ini. Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas utama administrasi saat ini. Ia menyoroti bahwa sekitar 35 persen penduduk Indonesia masih tinggal di hunian yang tidak layak. Ditegaskan bahwa administrasi Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran nasional ke bagian terbawah piramida sosioekonomi. Dedek menyimpulkan bahwa setiap rupiah uang publik dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata.
