Reformasi Intelijen Indonesia dalam Sorotan
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif. Reformasi ini menjadi sorotan utama dalam dinamika kelembagaan intelijen negara.
Dalam diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Reformasi Intelijen Indonesia perlu bertumpu pada upaya meningkatkan pengawasan terhadap lembaga intelijen seperti BIN.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025). Reformasi Intelijen Indonesia harus berfokus pada pembentukan model pengawasan yang lebih independen dan akuntabel.
Reformasi Intelijen Indonesia bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan efektif. Perlunya peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap lembaga intelijen untuk menjaga prinsip akuntabilitas.
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menegaskan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Reformasi Intelijen Indonesia tidak akan optimal tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
Rizal juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen idealnya memiliki kewenangan penyidikan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam operasionalnya. Reformasi Intelijen Indonesia harus mendorong tim pengawas intelijen memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan penyidikan dan penegakan disiplin.
Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), menilai bahwa BIN telah mengalami perkembangan signifikan. Reformasi Intelijen Indonesia perlu diterapkan dengan memperhitungkan perkembangan dan adaptasi kelembagaan BIN.
Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, budaya kerja yang semakin terbuka menjadi perhatian penting dalam reformasi intelijen Indonesia.
Menyoroti ancaman siber dan ketergantungan teknologi asing, perlunya langkah konkret dalam menghadapi permasalahan keamanan nasional. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan intelijen juga perlu diperhatikan untuk memperkaya perspektif intelijen.
Reformasi Intelijen Indonesia harus membangun lembaga intelijen yang transparan dan adaptif dalam menghadapi perkembangan strategis. Masyarakat sipil juga harus turut serta dalam mengawasi dan mengontrol kelembagaan intelijen agar tetap berada dalam koridor demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
