Pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah insentif pajak untuk industri otomotif pada 2025 mendatang. Bantuan tersebut diberikan pada penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) hingga mobil hibrida (hybrid electric vehicle/HEV). Untuk mobil hybrid, pemerintah memberikan insentif sebesar tiga persen berupa PPnBM DTP (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah). Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif PPN DTP 10 persen untuk impor mobil listrik completely knocked down (CKD). Ada juga, PPnBM DTP untuk impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU) dan CKD sebesar 15 persen, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.
Sebagai produsen mobil hybrid dan mobil listrik di Tanah Air, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) turut memberikan tanggapan terkait pemberian insentif tersebut. Bob Azam, Wakil Presiden PT TMMIN mengusulkan agar insentif turut diberikan juga pada manufaktur, terutama yang tengah berusaha melokalisasi komponen-komponen kendaraan elektrifikasi. Menurutnya, lokalisasi komponen antara elektrifikasi dan kendaraan konvensional itu berbeda. Sehingga, dibutuhkan bantuan berupa insentif terhadap produsen yang berusaha memproduksi komponen dalam negeri.
Dukungan insentif terhadap produsen yang melokalisasi suku cadang mobil listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat era elektrifikasi di Indonesia. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekosistem otomotif yang lebih cepat, mengingat industri otomotif di Indonesia saat ini sudah cukup kuat. Bob menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekosistem elektrifikasi berpotensi menjadikan Indonesia sebagai hub elektrifikasi di kawasan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga pasar domestik yang besar agar tetap stabil. Keterlibatan produsen dalam lokalisasi komponen elektrifikasi diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri otomotif Tanah Air.
