Pemberian insentif terhadap mobil hybrid masih menjadi perbincangan hangat, terutama karena kebijakan tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Mobil hybrid dianggap penting dalam transisi menuju elektrifikasi karena kemampuannya mengurangi emisi karbon melalui kombinasi mesin bensin dan baterai. Ada beberapa produsen mobil yang telah menawarkan berbagai pilihan mobil hybrid kepada konsumen selama periode transisi ini. Keberadaan insentif diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membeli mobil hybrid dengan harga lebih terjangkau.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa permintaan insentif untuk mobil hybrid tidak perlu dipertanyakan terus-menerus. Menurutnya, fokus produsen otomotif, terutama penyedia mobil hybrid di Indonesia, seharusnya lebih kepada produksi daripada terus-menerus menanyakan insentif. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas di industri otomotif, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Battery Electric Vehicle (kendaraan listrik berbasis baterai).
Menteri Airlangga menyatakan bahwa pembahasan insentif hybrid belum dilakukan secara internal oleh Pemerintah dan menilai bahwa pemberian insentif di sektor otomotif masih terbatas. Diskusi mengenai insentif hybrid dan mobil listrik masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Meskipun Pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas di industri otomotif, realisasi insentif tersebut masih terbatas. Semua pihak diharapkan dapat lebih fokus pada upaya untuk menghasilkan mobil hybrid dengan harga yang terjangkau dan berkontribusi pada pemenuhan target elektrifikasi di masa depan.
