Tiga calon presiden yang akan bertarung dalam pemilihan presiden 2024 telah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan luar negeri mereka di CSIS Jakarta tanggal 7, 8, dan 13 November 2023 yang lalu. Tulisan ini memberikan penilaian mengenai arah kebijakan luar negeri mereka dengan berdasarkan pada pidato dan tanya jawab dalam forum tersebut. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti: kejelasan operasionalisasi konsep yang mereka tawarkan, kejelasan arah kebijakan yang mereka tawarkan, dan keterukuran kebijakan yang mereka tawarkan. Meski demikian, tulisan ini tidak membandingkan pidato dan tanya jawab ketiga capres.
Anies Baswedan, capres nomor urut 1, menawarkan strategi politik luar negeri yang disusun secara lengkap dari tataran visi dan diturunkan hingga operasionalisasi rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Anies membingkai kebijakan luar negerinya dengan konsep “kekuatan cerdas berbasis nilai” atau “value-based smart power”. Anies melihat perlunya melakukan reorientasi kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada nilai-nilai yang sebagai panduan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan praktisnya. Anies juga menekankan pemulihan institusi negara melalui penyehatan demokrasi, memastikan kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi.
Di bidang ekonomi, Anies mengusung strategi “kemajuan ekonomi berkeadilan” yang dijabarkan dalam strategi reindustrialisasi, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, dan upaya navigasi pakta ekonomi yang mendukung kerja sama di antara negara-negara berkembang. Anies juga menawarkan strategi untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai daya tawar Indonesia melalui akselerasi transisi energi sesuai keunggulan lokal, optimalisasi perdagangan karbon, diplomasi keadilan ekologis dan keadilan iklim internasional, kerja sama dalam isu keberlanjutan, serta transisi energi yang memanusiakan.
Dalam bidang keamanan, Anies menawarkan strategi untuk meningkatkan pertahanan adaptif dalam menangani ancaman dengan langkah-langkah pemulihan institusi negara melalui penyehatan demokrasi, memastikan kebebasan pers, dan pemberantasan korupsi.
Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk berperan sebagai tetangga yang baik bagi negara-negara di sekitarnya dengan prinsip “one thousand friends too few, one enemy too many”. Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya akan tetap berpegang kepada prinsip bebas-aktif dan tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang non-block dan non-aligned. Prabowo memastikan Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar dan meyakini peran Indonesia sebagai jembatan antara kekuatan-kekuatan tersebut.
Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, memaparkan lima rencana prioritas politik luar negeri Indonesia dalam merespon berbagai permasalahan global yang sedang terjadi, yaitu: menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, menciptakan kemandirian energi, membangun kedaulatan maritim, mendorong industrialisasi, dan memberikan perlindungan WNI. Ganjar menekankan bahwa prioritas Indonesia untuk mencapai kemandirian energi harus melibatkan negara-negara sahabatnya untuk membantu pengembangan teknologi untuk mengolah sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia. Ganjar juga melihat potensi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur alternatif di tengah-tengah fenomena perang dagang yang sedang terjadi di antara dua kekuatan ekonomi global.
Dari paparan ketiga capres tersebut, terlihat bahwa Anies memiliki konsep yang teroperasionalisasi dengan baik dari hulu hingga hilir, sementara tawaran Prabowo lebih terarah dengan memberikan penekanan pada bangunan utama kebijakan luar negerinya. Fokus pada kawasan yang bertetangga dengan Indonesia dan arah menjadikan Indonesia sebagai pemimpin nampak jelas dalam logika kebijakan luar negeri yang dia tawarkan. Kekuatan tawaran Ganjar ada pada keterukuran dalam program-program prioritas yang dia tawarkan. Tidak ada upaya untuk menilai apakah tawaran mereka berbasis pada data yang memadai dan tidak pula menyimpulkan bahwa pidato mereka di forum tersebut menjadi indikator tunggal dalam memahami kebijakan luar negeri yang akan mereka ambil jika mereka memenangkan pilpres. Para capres sudah memberikan tawaran dan pilihan ada pada publik Indonesia untuk menentukan mana yang akan dipilih sebagai presiden Indonesia selanjutnya.
