Kemandirian Antariksa menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan ruang udara dan antariksa Indonesia. Hal ini didukung oleh Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, yang menyatakan perlunya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Chappy menekankan bahwa fragmentasi kelembagaan menjadi salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan yang tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, dan BSSN perlu diintegrasikan melalui Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi antariksa, menjaga wilayah udara, dan melindungi jaringan data berbasis satelit.
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan antariksa Indonesia. Komposisi dewan ini seharusnya mencakup berbagai instansi terkait seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta, dan akademisi.
Chappy menegaskan bahwa dalam menghadapi rivalitas global, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna pasif dalam bidang antariksa. Diperlukan langkah-langkah mendesak seperti revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk menyatukan visi dan strategi pertahanan ruang udara dan antariksa. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga, menguasai, dan memanfaatkan ruang antariksa demi keselamatan serta keharmonisan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
