Ribuan driver ojek online (ojol) dari berbagai daerah kembali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang terorganisir di sejumlah titik vital di Jakarta, termasuk Patung Kuda dan kawasan sekitar Istana Negara, hari ini, Selasa (20/5/2025).
Para driver ojol menuntut transparansi sistem order, pembagian insentif yang lebih adil, dan pengakuan sebagai pekerja formal dengan perlindungan hukum yang layak. Mereka menegaskan semangat untuk menagih keberpihakan negara di tengah cengkeraman kapitalisme digital yang semakin kuat.
Keberpihakan negara terungkap saat perilaku aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim, yang semula dipuji karena menawarkan lapangan kerja alternatif, sekarang dinilai model bisnis yang eksploitatif dan tertutup. Para driver menuntut keadilan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk kejelasan masa depan kerja di zaman platform digital.
Kehadiran teknologi digital telah menciptakan relasi kompleks antara negara, rakyat, dan korporasi digital. Para driver menyerukan perlu adanya kebijakan yang lebih adil dalam melindungi hak-hak pekerja digital, termasuk transparansi algoritma, standar upah layak, dan akses jaminan sosial. Dengan demikian, negara diharapkan dapat menengahi dan menciptakan kerangka kerja yang adil antara perusahaan aplikasi dan para driver. Melalui langkah-langkah konkret seperti audit independen terhadap sistem distribusi order, kepercayaan antara driver dan perusahaan bisa terbangun.
Aksi demo ojol hari ini tidak sekadar merupakan tuntutan pengadilan jalanan, melainkan panggilan agar negara kembali berpihak kepada rakyat. Negara harus mengambil peran sebagai pelindung, bukan sekadar penonton, terutama dalam memastikan keberlangsungan kehidupan para pekerja yang menopang ekonomi digital. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan keadilan sosial harus dijaga, agar negara tidak hanya bangga sebagai negara digital tetapi juga sebagai negara yang adil.
