Para pendiri bangsa tentu akan terkejut jika mereka bangkit dari kubur dan mengetahui tentang rencana penerapan program pinjaman pendidikan untuk mahasiswa, atau yang dikenal dengan “student loan”. Di tengah fenomena mahalnya biaya pendidikan dan kesulitan pemerintah dalam membiayai pendidikan, program pinjaman pendidikan ini diharapkan menjadi solusi yang segar. Stella Christie, Wamen Dikti, berencana untuk meluncurkan program tersebut pada Agustus atau September 2025.
Seiring dengan kebijakan yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti AS, Inggris, Jepang, Norwegia, dan Korea Selatan, konsep “student loan” bukan hal yang baru. Namun, apakah konsep ini cocok untuk diterapkan di Indonesia? Dengan mengacu pada Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, apakah penerapan student loan adalah langkah yang tepat?
Meskipun pinjaman adalah praktik umum dalam dunia bisnis dan ekonomi, memasukkan konsep pinjaman ke dalam ruang pendidikan menimbulkan pertanyaan tentang idealisme dan komitmen negara terhadap pendidikan. Apakah ada alternatif lain selain student loan yang dapat mewujudkan akses pendidikan tinggi yang adil dan berkeadilan bagi anak Indonesia? Diskusi yang komprehensif dan kritikal perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan pendidikan yang diambil tidak mengecewakan semangat dan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun Indonesia.
