Amerika Serikat, negara yang sering menegaskan diri sebagai penjaga ketertiban dan hukum internasional, mengeluarkan kritik terhadap kebijakan sertifikasi halal Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri tentang potensi gangguan terhadap perdagangan. KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menegaskan bahwa Indonesia berhak melindungi masyarakatnya dari penyesatan label halal. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, regulasi halal bukan hanya masalah dagang, tapi juga menyangkut prinsip kehidupan beragama masyarakat.
Kritik AS didasari oleh kekhawatiran bahwa sertifikasi halal bisa menjadi hambatan bagi produk impor yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Meskipun dari sudut pandang perdagangan, kritik ini masuk akal, namun apakah kepentingan ekonomi dapat mengalahkan prinsip dan nilai dasar suatu negara? Sertifikasi halal bukan bentuk proteksionisme ekonomi, melainkan regulasi untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan prinsip keislaman. Intervensi Amerika terhadap urusan internal Indonesia cenderung sebagai tekanan tersembunyi terhadap kebijakan negara berkembang.
Kritik terbuka AS terhadap kebijakan halal Indonesia justru bisa menimbulkan resistensi di dalam negeri. Penghormatan terhadap sistem hukum dan norma lokal adalah kunci untuk menjaga stabilitas diplomasi. Sebagai negara besar, AS seharusnya menunjukkan wajah diplomasi yang lebih anggun dengan berdialog secara konstruktif. Selain itu, narasi bahwa sertifikasi halal bisa menyulitkan produsen asing kurang tepat dalam konteks saat ini.
Dunia sekarang membutuhkan hubungan internasional yang didasarkan pada penghormatan nilai lokal dan kepekaan budaya. Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal adalah inklusivitas untuk menjamin kepercayaan konsumen. Amerika perlu memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari ekonomi dan militer, tapi juga dari legitimasi moral, kepekaan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sebagai pemimpin global yang dihormati, Amerika harus belajar untuk menghormati kedaulatan negara lain, terutama dalam hal-hal prinsipil seperti agama dan budaya.
