Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengakomodasi aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) agar lebih fleksibel guna menjaga daya saing di pasar global. TKDN menjadi standar untuk produk atau layanan yang melibatkan komponen lokal dalam proses produksi, mencakup berbagai sektor industri seperti alat kesehatan, alat mesin pertanian, kelistrikan, dan otomotif.
Prabowo mengungkapkan pendapatnya dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku dapat mengakibatkan ketidakmampuan bersaing secara global. Oleh karena itu, pemerintah harus mengubah kebijakan penggunaan komponen lokal agar lebih realistis tanpa memberatkan industri dalam negeri.
Dengan pelonggaran atau fleksibilitas TKDN yang diharapkan, industri otomotif dapat memperoleh kesempatan emas, terutama bagi merek-merek mobil dari China yang melihat potensi pasar yang besar di Indonesia. Beberapa merek mobil asal China yang masih dalam status CKD (Completely Knock Down) dapat memperoleh insentif dari pemerintah. Salah satunya adalah BYD yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan PPnBM 15 persen untuk mobil listrik CBU (Completely Built Up).
Kebijakan insentif diberlakukan berdasarkan aturan yang tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Mobil listrik buatan lokal seperti Hyundai Ioniq 5, Kona Electric, Wuling Air ev, BinguoEV, Cloud EV, dan lainnya sudah memenuhi syarat TKDN minimal yang ditetapkan.
Selain itu, mobil hybrid juga mendapatkan insentif diskon PPnBM 3 persen dengan syarat TKDN minimal 40 persen. Mobil hybrid tersebut termasuk Toyota Kijang Innova Zenix, Yaris Cross, Suzuki XL7, Hyundai Santa-Fe, dan lainnya. Diharapkan dengan adanya pelonggaran TKDN, industri otomotif Indonesia dapat lebih bersaing dan menerima kehadiran merek-merek mobil global dengan lebih baik.
