Pada tanggal 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembaruan tarif perdagangan yang lama didiskusikan. Selain menerapkan tarif dasar 10 persen untuk hampir semua barang impor AS, Trump juga memberlakukan Tarif Timbal Balik sebesar 32 persen untuk beberapa negara, termasuk Indonesia. Menyikapi perubahan global ini, Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi ketahanan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang kuat sebagai respons terhadap kebijakan baru AS.
Presiden Prabowo telah merancang kebijakan inti ini sejak awal masa jabatannya dengan pemahamannya yang mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah memperluas jaringan perdagangan Indonesia dengan mencari keanggotaan potensial di BRICS, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), OECD, CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan meningkatkan daya saing melalui perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral. Presiden Prabowo juga memprioritaskan pengembangan industri hulu untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, seperti yang terjadi di sektor nikel.
Pada Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara untuk mempercepat proses hulu sumber daya alam strategis Indonesia. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat memperkuat ekonomi domestik, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk terus berkembang di tengah ketidakpastian global. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan status Indonesia sebagai negara yang stabil dan optimis di kawasan Asia Tenggara dan lebih jauh.
