Industri kelapa sawit telah lama menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, sektor ini menyumbang 13,5% terhadap ekspor nonmigas dan 3,5% terhadap PDB nasional. Dengan luas tutupan lahan mencapai 16,38 juta hektare dan produksi 46,8 juta ton CPO, industri kelapa sawit juga memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 16,2 juta tenaga kerja. Namun, di balik kesuksesan ini, perkebunan sawit ilegal menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan tata kelola industri.
Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sekitar 3,3 juta hektare kebun sawit berada di dalam kawasan hutan secara ilegal, yang merugikan lingkungan dan negara secara signifikan. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani perkebunan sawit ilegal, termasuk pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang telah berhasil menyita lahan ilegal milik perusahaan sawit.
Ancaman dari perkebunan sawit ilegal tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial akibat tumpang tindih kepemilikan lahan. Produktivitas perkebunan sawit rakyat juga menjadi perhatian utama karena dibandingkan dengan perkebunan besar, hasil panen rakyat cenderung lebih rendah. Masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perkebunan sawit ilegal semakin memperparah situasi ini.
Peran TNI dalam Satgas PKH sangatlah penting dalam menangani perkebunan sawit ilegal. Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan petani sawit, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat tumbuh dengan berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan. Melalui langkah-langkah strategis dan kebijakan yang ketat, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
