Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sedang menjadi topik pembicaraan hangat di tengah diskusi ekonomi dan investasi nasional. Danantara dipandang sebagai landasan baru dalam perubahan ekonomi Indonesia, mengelola aset penting dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Namun, dengan ide besar selalu muncul sorotan kritis dan kekhawatiran. Beberapa menganggap Danantara sebagai “super holding” yang akan menelan perusahaan BUMN, sementara yang lain khawatir tentang motivasi politik di balik lembaga ini. Suara-suara yang kritis dan berkualitas seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, seorang politikus yang terkenal vokal, penting untuk didengar. Pengalaman Fahri di DPR, terutama di Komisi VI yang mengawasi BUMN, memberinya wawasan unik dalam mengevaluasi kebijakan seperti Danantara. Lewat tulisan dan pandangannya, Fahri mengaitkan kebijakan ini dengan visi besar Pasal 33 UUD 1945 mengenai kekayaan negara yang harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat. Opini-opini Fahri tidak selalu benar, tetapi memberikan sudut pandang yang berbeda dan mendorong kita untuk berpikir lebih dalam. Dalam banjir informasi yang terkadang membingungkan, pandangan Fahri bisa menjadi panduan untuk memahami Danantara dengan lebih jelas. Yuk, mari bersama-sama menyimak pandangan yang diutarakan oleh Fahri Hamzah, yang dikutip dari akun pribadinya di media sosial.
Dalam pandangannya, Fahri Hamzah menyoroti peran BUMN dalam implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan tentang penggunaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Fahri menekankan bahwa BUMN tidak hanya harus memiliki orientasi pada profit semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara. BUMN seringkali terjebak dalam pusaran politik dan kepentingan sektoral yang membingungkan. Melalui pengalamannya, Fahri melihat perlunya konsolidasi BUMN untuk menjadikannya entitas ekonomi yang lebih terkoordinasi dan efisien. Danantara, sebagai hasil dari konsolidasi tersebut, diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi besar yang menguntungkan negara dan rakyat.
Perlu dicatat bahwa pandangan Fahri Hamzah bukanlah kesimpulan instan, melainkan hasil dari pemikiran yang matang dan diskusi panjang dengan para ahli ekonomi berpengalaman. Melalui Danantara, Presiden Probowo diharapkan mampu mengimplementasikan visi ekonomi yang lebih progresif dan terkoordinasi. Kehadiran Danantara dan langkah-langkah ekonomi yang diambil oleh pemerintahan saat ini adalah simbol dari semangat kepemimpinan yang berani dan progresif. Dengan kepemimpinan yang memiliki pemahaman yang kuat dalam bidang ekonomi, Indonesia diharapkan mampu mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
