Hukum dan Keadilan di Masa Pemerintahan Jokowi: Tantangan dan Harapan di Tahun 2024
William C. Faulkner, penerima Nobel Sastra 1949, pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh takut untuk berbicara untuk kejujuran dan kebenaran dalam menghadapi ketidakadilan dan kebohongan. Hal ini sangat relevan dengan situasi hukum dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Tinjauan terhadap peristiwa hukum dalam setahun terakhir, terutama pada tahun 2023, menjadi penting. Tahun 2023 adalah tahun keempat pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dan tahun kesembilan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, isu hukum tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Janji untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis serta melawan korupsi merupakan komitmen penting Presiden Jokowi. Namun, masih banyak tantangan di bidang hukum, terutama terkait partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan hukum. Contoh konkritnya adalah UU Cipta Kerja dan UU KPK, yang menuai kontroversi karena minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunannya.
Pemberantasan korupsi juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait kinerja KPK. Polisi dan kejaksaan juga masih dihadapkan pada kritik terkait penegakan hukum yang cenderung mendukung kepentingan politik. Selain itu, politisasi kekuasaan kehakiman dan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum.
Menghadapi tahun politik dan transisi kekuasaan di 2024, Indonesia masih dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan politik. Kartelisasi politik dan minimnya keinginan untuk perubahan menunjukkan bahwa tantangan hukum dan politik masih berat di tahun-tahun mendatang. Diperlukan komitmen yang kuat dan partisipasi publik yang lebih baik untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan pembangunan keadilan yang berkelanjutan.
Demikianlah refleksi mengenai hukum dan keadilan di masa pemerintahan Jokowi, serta harapan dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang. Semoga dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama, kita dapat mewujudkan sistem hukum dan perundang-undangan yang lebih baik demi keadilan dan kesejahteraan bersama.
