Dalam era digital saat ini, komunikasi politik telah mengalami transformasi yang signifikan. Influencer dan buzzer kini menjadi dua aktor penting dalam peta komunikasi politik, dimana keduanya memiliki peran sentral dalam mempengaruhi dinamika wacana publik dan membentuk opini serta memobilisasi dukungan di ranah politik.
Influencer, sebagai sosok dengan kekuatan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku khalayak melalui konten yang mereka publikasikan di media sosial, mampu menjangkau audiens yang luas dan menjadi opinion leader dalam berbagai isu, termasuk isu politik. Di sisi lain, buzzer merupakan akun media sosial yang menyebarkan informasi, opini, atau narasi tertentu secara terorganisir dan massif untuk mempengaruhi persepsi publik.
Dalam konteks komunikasi politik, influencer berperan dalam membingkai isu politik dan membangun narasi yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Mereka dapat mengonstruksi cara pandang publik terhadap isu-isu politik dan memobilisasi dukungan politik melalui aktivitas di media sosial. Sementara itu, buzzer lebih mengandalkan kekuatan jumlah dan koordinasi untuk menyebarkan informasi secara massif dan memengaruhi wacana politik.
Influencer dan buzzer seringkali bekerja secara sinergi di dalam lanskap komunikasi politik. Mereka digunakan oleh aktor politik, partai, atau kelompok kepentingan untuk memperkuat citra, isu, atau ideologi mereka. Meskipun demikian, hubungan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti manipulasi, penyebaran informasi menyesatkan, atau mobilisasi provokatif yang dapat mengganggu integritas proses politik dan iklim demokrasi yang sehat.
Untuk menjaga integritas proses politik di era digital, dibutuhkan pengaturan yang jelas terkait transparansi dalam aktivitas komunikasi politik di media sosial. Regulator dapat mewajibkan pelaku politik untuk mengungkapkan secara terbuka keterlibatan influencer dan buzzer dalam strategi komunikasi mereka. Selain itu, edukasi publik mengenai literasi media digital juga menjadi aspek penting untuk memperkuat daya kritis masyarakat dalam menyikapi konten yang disebarkan oleh influencer dan buzzer. Kolaborasi antara pemerintah, partai politik, akademisi, media, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam menjaga integritas komunikasi politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan terbuka.
