Demokrasi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Dibandingkan dengan sistem lainnya, demokrasi memiliki kemampuan untuk menghormati hak-hak warga negara dan menghargai kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam pemilihan langsung, bertujuan untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan antara pemimpin dan rakyat. Namun, realitanya masih jauh dari harapan, terutama dalam pemilihan langsung gubernur, bupati, dan walikota. Banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam kasus korupsi, melanggar janji-janji kampanye dan mengalihkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Data menunjukkan bahwa jumlah kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Proses pemilihan kepala daerah, mulai dari pencalonan hingga pelaksanaan program, penuh dengan anomali. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti rekomendasi transaksional, biaya politik yang tinggi, serta tawar-menawar dengan DPRD. Selain itu, penghasilan resmi seorang kepala daerah juga terbilang kecil dibandingkan tanggung jawab yang harus mereka emban.
Budaya politik masyarakat yang masih rendah dalam hal politik transaksional juga turut memperparah kondisi ini. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya komitmen bersama dari elit politik, calon kepala daerah, dan penyelenggara Pilkada untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah. Semua pihak harus memiliki kesadaran bahwa keberhasilan demokrasi bergantung pada integritas, kualitas, dan kualifikasi pemimpin yang dipilih.
