Dalam situasi kegentingan demokrasi yang melanda berbagai negara di dunia, The Economist menunjukkan bahwa demokrasi mengalami penurunan signifikan dalam skala global. Indonesia pun disebut sebagai ‘demokrasi yang cacat’ atau flawed democracy. Globalisasi menjadi salah satu faktor utama yang menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi, dengan mengaburkan batas negara dan meningkatkan hubungan antar bangsa. David Held, seorang pakar dalam dunia politik berpendapat bahwa demokrasi tradisional tidak mampu lagi mengatasi kompleksitas globalisasi secara efektif.
Di tengah fenomena ini, para sarjana membagi pandangan mereka menjadi tiga kelompok utama terkait globalisasi, yaitu kelompok hiperglobalis, transformasionalis, dan skeptis. Kelompok hiperglobalis menekankan bahwa globalisasi ekonomi mengarah pada denasionalisasi ekonomi, dengan adanya jaringan produksi transnasional yang membentuk ekonomi global. Sementara itu, kelompok transformasionalis berpandangan bahwa globalisasi merupakan kekuatan utama di balik perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka menyoroti pentingnya kembali kekuasaan, fungsi, dan pemerintahan nasional dalam era globalisasi.
Namun, kelompok skeptis menyatakan bahwa globalisasi bukanlah fenomena baru dan masih sangat tergantung pada regulasi pemerintahan nasional. Ancaman terbesar terhadap demokrasi berasal dari perusahaan multinasional yang semakin dominan dalam kehidupan politik dan ekonomi global. Dalam konteks ini, konsep demokrasi kosmopolitan yang dikembangkan oleh David Held menjadi penting, yang menekankan keadilan global, hak asasi manusia universal, dan akuntabilitas lintas batas.
Melalui pendekatan kosmopolitan, Held berusaha menciptakan kerangka kerja demokrasi yang melampaui batas negara dan mampu menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan migrasi. Buku Demokrasi dan Tatanan Global karya David Held menjadi referensi penting dalam menyikapi krisis demokrasi yang dihadapi dalam era globalisasi. Dalam upaya memperkuat demokrasi yang terus berkembang, penting bagi negara-negara dan lembaga internasional untuk bekerja sama demi mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
